Bawaslu Sosialisasikan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

oleh -
Suasana sosialisasi Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2020.

Wartawan Agus Setiawan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi menggelar sosialisasi penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atau Pilkada 2020 bertempat di Hotel Selabintana Sukabumi, Rabu (5/8/2020). Pada acara itu, Bawaslu memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

“Tujuan sosialiasi ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Hariyanto dalam pembukaan sosialisasi.

Acara sosialisasi penyelesaian sengketa dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Provinsi  Jabar, KPU Kabupaten Sukabumi, unsur partai politik, unsur TNI/Polri, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan kalangan advokat. Pada acara itu panitia menerapkan protokol kesehatan.

“Kami juga melakukan simulasi dalam pembuatan permohonan penyelesaian sengketa melalui aplikasi SIPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2020,” tutur Teguh.

Aplikasi SIPS merupakan sistem informasi manajemen perkara yang progresif. SIPS tidak hanya memuat putusan hasil sidang sengketa, tetapi juga memuat tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan.

“Bawaslu mempersiapkan aplikasi SIPS ini untuk mempermudah pelayanan proses permohonan sengketa Pilkada Serentak 2020,” kata dia.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Provinsi Jabar yang menjabat Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Yulianto  menjelaskan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

“Bawaslu Kabupaten memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan sengketa yang terjadi antara peserta dengan peserta atau peserta dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,” ujar Yulianto.

Keberadaan aplikasi SIPS, kata dia, merupakan upaya mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan di tengah wabah Covid-19. 

“Aplikasi SIPS akan memudahkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi baik mengajukan permohonan juga mengikuti proses yang berjalan. Makin banyak masyarakat yang berpartisipasi maka mekanisme penyelesaiannya semakin fair atau baik, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Yulianto. (*)