Bupati: Pencegahan Kekerasan pada Anak Masih Menjadi PR Pemda

oleh -
Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menyampaikan rencana jangka menengah dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak pada pembukaan Rakorda Pendekatan Integratif Penanganan Kekerasan Anak Tahun 2020.

Wartawan Agus Setiawan

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami mengajak masyarakat untuk selalu bersinergi dalam upaya menbcegah kekerasan pada anak sejak dini. Sampai sekarang kekerasan pada anak masih merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pernyataan bupati itu disampaikan pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Pendekatan Integratif  Penanganan Kekerasan Anak Tahun 2020 di Resort Pangrango Sukabumi, Selasa (4/8/2020). Rapat tersebut diselenggarakan oleh Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) RI yang bekerja sama dengan Pemkab Sukabumi. 

“Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak sangat penting. Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan terus berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam program perlindungan terhadap anak,” kata bupati.

Terkait dengan itu bupati mengajak semua unsur masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan pencegahan sedini mungkin terjadinya kekerasan  pada anak.

“Dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua unsur agar kasus kekerasan terhadap anak bisa diminimalkan. Mencegah kekerasan kepada anak adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Marwan.

Kabupaten Sukabumi, lanjut dia, memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini dibuat sebagai ikhtiar pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. 

Selama ini banyak orang tua, lanjut bupati, khususnya ibu-ibu yang bekerja di pabrik sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus anak. Karena itu, Pemkab Sukabumi akan memfouskan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ke sektor pertanian dan pariwisata dengan tujuan agar ibu-ibu dapat bekerja di sektor tersebut, tidak hanya di sektor industri.  

“Di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu, warga didorong untuk terlibat dalam usaha sektor pariwisata dan pertanian. Kita dorong mereka membuka usaha homestay atau warung makanan dan minuman. Jadi ibu-ibu tidak perlu bekerja di luar desa,” jelas Marwan.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Multikulturalisme Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK (Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan ) RI, Haswan Yunaz mengatakan, rakor tersebut sebagai upaya pelindungan dan pemenuhan hak anak. Sebab, masih banyak terjadi kekerasan yang bersifat emosional, fisik, dan seksual.

“Lewat rakor ini, kasus yang terjadi dapat menurun. Apalagi dengan adanya peran berbagai pihak secara gotong royong,” kata Haswan. 

Sinergitas antara Kementerian PMK dan pemerintah daerah diperlukan untuk mencari solusi, baik untuk antisipasi, penanganan, maupun pemulihan.  

Di tempat yang sama Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemenko PMK RI, Silvanie Tompodung mengatakan, tujuan rapat tersebut untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. 

“Sehingga, hasil yang diharapkan dari rakor ini terbitnya rencana tindak lanjut program dan kegiatan daerah, terutama dalam upaya  pencegahan kejahatan seksual anak serta penanganan integratif terhadap korban kejahatan seksual anak,” tuturnya. (*)