TKSK Sukalarang “Capek” Hadapi Oknum Penyalur BSP/BPNT

oleh -
TKSK Sukalarang, Saadah (kiri) ketika menyaksikan pengesekan ATM milik KPM BSP/BPNT di salahs atu desa.

Wartawan Agus Setiawan

Ketua TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Saadah menyatakan sudah “capek” dan lelah menghadapi oknum penyalur Bantuan Sosial Pangan (BSP)/BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) tidak resmi di salah satu desa.

Menurut Saadah, di desa tersebut terjadi tindakan penyerobotan terhadap hak agen dan penyalur resmi BSP oleh oknum agen dan penyalur yang tidak memiliki hak penyaluran bahan pangan. Dia sudah melakukan berbagai langkah untuk menghentikan aksi penyerobotan tersebut, namun selalu gagal.  

“Terakhir, oknum agen dan penyalur tersebut sudah didatangi tim dari Itjen  Kemensos, tapi masih melakukan kegiatannya di luar prosedur. Saya sudah capek menghadapinya,” ujar Saadah saat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, Ahad (02/08/2020) siang.

Dengan demikian dalam penyaluran BSP/BPNT di desa itu muncul masalah serius yang harus segera diselesaikan dan dicarikan solusinya bersama yaitu agen yang seharusnya memasok bahan pangan kepada KPM (keluarga penerima manfaat) BSP/BPNT menjadi kehilangan haknya.

“Ini harus segera diselesaikan. Caranya dengan menghentikan aktivitas penyaluran bahan pangan oleh oknum agen dan penyalur yang tidak resmi. Hak penyaluran dikembalikan kepada agen resmi,” tutur Saadah.

Namun, kata dia, agen dan penyalur tidak resmi itu seperti memiliki kekuatan hebat sehingga tetap melanjutkan aktivitasnya walau telah didatangi Kemensos. Saadah tidak mengertai kekuatan yang berdiri di belakang agen dan penyalur tidak resmi tersebut.  

Pernyataan Saadah ini senada dengan pernyataan Sekretaris Kecamatan yang juga Plt. Camat Sukalarang, H. Hanan Suhanda, S.Ag. Selaku Tim Koordinasi (Tikor) BSP/BPNT Kecamatan Sukalarang, Hanan menyayangkan sikap oknum di desa yang melanggar ketentuan penyaluran BSP/BPNT.

Dia mengakui banyak pelanggaran yang terjadi di desa itu. Diakuinya, permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke Dinas Sosial melalui Kabid Linjamsos (Perlindungan Jaminan Sosial) dan secara tidak resmi telah diketahui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi selaku Ketua Tikor Kabupaten Sukabumi.

Tapi lagi-lagi, kata Hanan, laporannya itu tidak dapat membereskan dan menyelesaikan penyaluran BSP/BPNT oleh agen yang tidak resmi itu.

“Lebih parah, penggesekan kartu untuk mencairkan uang KPM dilakukan sepenuhnya oleh para staf desa. Saya tidak bisa apa-apa,” ujar Hanan. (*)