Badan Keuangan Bahas Bantuan Provinsi 2020

oleh -
Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri (kedua dari kanan) menyampaikan arahan kepada peserta FGD yang membahas banprov 2020.

Wartawan Aep Saepudin (Kowasi)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas pengunaan serta pengelolaan dana dari bantuan Pemprov (banprov) Jabar tahun anggaran 2020. Pada kegiatan itu, BPKAD mengundang perangkat daerah dan dua BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)  yang menerima banprov. 

FGD banprov 2020 diselenggarakan di ballroum Hotel Pangrango, Jalan Selabintana, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Selasa (25/2/2020) siang. Pembukaan diskusi terfokus itu dipimpin Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri dan dihadiri para pejabat perangkat daerah penerima banprov serta jajaran BPKAD Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Asep Abdul Wasit.

Setelah pembukaan, Sekda Iyos menjelaskan, kegiatan diskusi yang diresmikannya bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara para penerima banprov 2020 dalam hal pengelolan dan pelaporan penggunaan dana dari Gedung Sate tersebut. Tahun ini di Pemkab Sukabumi ada 10 perangkat daerah dan BLUD yakni rumah sakit daerah yang menerima banprov.

“Perangkat daerah dan rumah sakit yang menerima bantuan dari Pemprov Jabar harus satu persepsi dalam hal pengelolaan anggarannya.  Sistem pengelolaan banprov ini berbeda dengan pengelolalaan APBD karena tata kelolanya khusus. Untuk itu, para penerima bantuan dari provinsi dikumpulkan dalam FGD ini,” kata Iyos setelah acara pembukaan.

Untuk dapat mencairkan banprov, penerima bantuan sudah membuat kontrak dan mengerjakan pekerjaan. Proses pencairan dana ke provinsi bisa dimulai ketika pekerjaan sedang berjalan, tidak perlu menunggu sampai pekerjaan selesai. Jadi penerbitan SPK bisa bersamaan dengan proses pencairan dana.  

“Saya menghimbau para kepala perangkat daerah  yang menerima banprov  agar taat asas dan prosedur. Sehingga semua rencana bisa berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada pekerjaan yang tertinggal,” ujar sekda. 

Perangkat daerah yang menerima dana banprov terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman,  Dinas PU, Dinas Budpora, Diskominfo dan Persandian, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kerasipan dan Perpustakaan, dan Dinas Dukcapil. Adapun dua rumah sakit terdiri dari RSUD Sekarwangi dan RSUD Palabuhanratu. (*)