Raperda tentang Protokoler DPRD Diprioritaskan

oleh -
Sekretaris DPRD Kota Sukabumi, Asep L Sukmana.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Rancangan  Peraturan Daerah (Raperda) tentang Protokoler DPRD Kota Sukabumi mendapat priroritas untuk dibahas agar selesai pada triwulan I 2020. Raperda ini akan dibahas duluan dengan dua raperda lainnya yang telah masuk ke  dalam Program Pembentukan Hukum  Daerah (Protukda) Tahun 2020.

“Raperda Protokoler sudah masuk tahap pengumpulan materi oleh Komisi 1 sebagai pemrakarsa. Tim telah mengumpulkan bahan dari berbagai daerah dan sedang memasuki persiapan pembuatan naskah akademik dari perguruan tinggi,” kata Sekretaris DPRD Kota Sukabumi, Asep L. Sukmana ketika dihubungi wartawan, Sabtu (22/2/2020).

Sesuai jadwal, ujar Asep, Raperda yang merupakan inisiatif dari DPRD itu akan dibahas pada gelombang pertama dengan Raperda Pengelolaan Ketenagakerjaan dan Raperda CSR Perusahaan yang diusulkan oleh eksekutif  selama triwulan I. Dari tiga Raperda itu, Raperda Protokoler DPRD yang paling diprioritaskan.

Komisi I terus bergerak ke daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat untuk mengumpulkan bahan terkait Raperda tersebut. Tim yang dibentuk akan membandingkan daerah-daerah untuk mendapatkan bahan terbaik.

Begitu pula Komisi I menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan naskah akademik untuk mencari yang pas dan terbaik. Nantinya setelah ada naskah akademik, barulah Komisi I membentuk Panitia Khusus. 

 “Isi dari Raperda Prokoler DPRD terkait dengan martabat dan kehormatan pimpinan dan anggota Dewan menyangkut pakaian dan tata upacara pada acara resmi secara seremonial. Pada Raperda ini diatur tentang jenis pakaian, posisi duduk anggota DPRD, dan urutan dalam iring-iringan kendaraan,” jelas Asep.

Menurutnya, di Provinsi Jawa Barat belum ada daerah yang memilik Perda tentang Protokoler DPRD. Jadi, kalau Raperda inisiatif ini terbentuk, kemungkinan besar Kota Sukabumi merupakan satu-satunya daerah yang memiliki Perda tersebut.

“Secara umum materi-materi yang diatur di dalam Raperda Protokoler sudah ada, namun pada Raperda ditegaskan ketentuannya lebih spesifik yang disesuaikan dengan kondisi Kota Sukabumi,” ujar dia.

Keseluruhan Raperda yang akan dibahas sepanjang tahun 2020 mencapai 14. Jadwal penyelesaiannya diatur setiap triwulan. Tiga Raperda akan dibahas selama triwulan I antara bulan Januari sampai dengan Maret 2020. (*)