Predikat B Harus Mendorong Birokrat Tingkatkan Kinerja

oleh -
Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami (kanan) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat KH. Uu Ruzhanul Ulum memperlihatkan pengahargaan atas hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 dari Kementerian PAN-RB.

Wartawan Agus Setiawan

Peraihan Predikat B pada evaluasi Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 bagi Kabupaten Sukabumi harus dapat mendorong birokrat untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian birokrat di lingkungan Pemkab Sukabumi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada hasil.

Hal itu dikatakan Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami setelah menerima penghargaan atas hasil evaluasi SAKIP untuk provinsi dan kabupaten/kota Wilayah I Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020).

“Pemkab Sukabumi meraih peringkat B. Pencapaian ini justru jangan sampai membuat pegawai berpuas diri. Namun hal itu harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan agar lebih akuntabel. Intinya birokrat harus semakin meningkatkan kinerjanya untuk memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” kata bupati. 

Predikat B yang diraih Pemkab Sukabumi, ujar Marwan, menunjukkan, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi cukup tinggi.

“Ini juga menunjukkan bahwa kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil berada pada arah yang lebih baik,” kata dia. 

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 dilakukan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo kepada 185 pemda yang terdiri atas 11 provinsi dan 174 kabupaten dan kota se-wilayah I yang terdiri dari provinsi-provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Pada kesempatan itu Menteri PAN-RB mengatakan, penilaian evaluasi SAKIP melalui proses yang ketat dengan banyak tahapan yang harus dilalui. Tahun ini, ujar menteri, daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat meraih nilai yang hampir sama. Menurut dia, tata kelola anggaran di daerah-daerah di Jabar memang bagus. (*)