Sekda Ikuti Rakor Penyederhanaan Birokrasi

oleh -
Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri (kiri) pada sesi istirahat di tengah Rakor Penyederhanaan Birokrasi di daerah.

Wartawan Agus Setiawan

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri mengikuti rapat koordinasi tingkat nasional yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) bertempat di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta Jalan Pancoran Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020).

Pada rakor itu, Iyos berkumpul dengan para sekda provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia. Tujuan rapat adalah untuk  menyamakan persepsi dan langkah dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Melalui rapat tersebut, para peserta dapat melakukan dan mengambil langkah-langkah menuju penyederhanaan birokrasi di daerahnya masing-masing.

Usai mengikuti rakor,  Iyos mengatakan,  rencana penyederhanaan birokrasi di daerah akan segera ditindaklanjuti dengan tahapan penyusunan identifikasi dan pemetaan jabatan fungsional oleh masing-masing perangkat daerah. Sejalan dengan itu, kata dia, pemda harus bersiap-siap untuk menghapuskan beberapa jabatan eselon.

“Intinya  pemerintah daerah harus segera membuat mapping untuk reformasi dan penyederhanaan birokrasi,” ujar Iyos.

Materi pokok dari kegiatan rakor tersebut adalah  memberikan pengarahan teknis yang disampaikan para narasumber dari pusat kepada para peserta. Cakupan materi yang diberikan kepada para sekda meliputi  persiapan implementasi penyederhanaan eselon di daerah. 

Rapat dibuka oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. Pada rapat itu tampil sebagai pembicara  antara lain Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana; Dirjen Otda Kemendagri RI, Akmal Malik; Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja; dan  Ketua Tim Independen Reformasi Nasional, Eko Prasojo.

Dalam sambutannya Menpan RB  menyampaikan pentingnya penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan visi dan misi Presiden RI. Menurut dia, penyederhanaan eselon dapat  meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat perizinan di tingkat pusat dan daerah.

“Dengan demikian, penyederhanaan birokrasi  dapat memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar menteri. (*)