KTRS Desak Realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat

oleh -
Suasana audensi antara pengurus dan anggota KTRS dengan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka pembahasan usulan percepatan realisasi wilayah pertambangan rakyat.

Wartawan Sadeva Jampang

Pengurus dan anggota Koperasi Tambang Rakyat Sukabumi (KTRS) mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai lahan usaha legal untuk mereka. Para penambang itu meminta ploting area WRP di lahan perkebunan yang selama ini dikuasai oleh kalangan pengusaha.

Desakan KTRS itu dilontarkan di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalan Jenderal Sudirman Palabuhanratu pada acara audensi dengan para wakil rakyat, Rabu (15/1/2020). Mereka meminta anggota DPRD Kabupaten Sukabumi untuk memfasilitasi terwujudnya WPR agar anggota KTRS dapat memiliki usaha yang legal. 

“Kami ini merupakan kelompok pelaku tambang rakyat yang dengan kesadaran diri telah membentuk koperasi. Kami memiliki SDM yang handal untuk usaha pertambangan, namun kami tidak memiliki lahan pertambangannya,” kata Dodi, penasihat KTRS di depan forum audensi.

Dodi juga menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan kondisi KTRS dan para penambang tradisional, profil masyarakat di sekitar perkebunan, keadaan kebun sejak zaman dulu sampai sekarang, serta profil dan peran KTRS. Dia menjelaskan, KTRS telah mengajukan  permohonan ploting area untuk lahan pertambangan.

“Selain itu kami telah menyampaikan permohonan audensi  kepada gubernur  dengan tembusan ke dinas dan badan terkait termasuk Forkopimda Kabupaten Sukabumi,” tutur Dodi. 

Anggota DPRD yang menerima perwakilan KTRS itu dari Komisi I yaitu Badri Suhendi (Partai Demokrat) dan Ade Dasep ZA (Partai Gerindra), dari Komisi II  Usep Wawan (Partai Gerindra) serta H. Ace Herlina dan Lutfi Fauzi (keduanya dari  PDI Perjuangan), dan dari Komisi III Anang Janur (PDI Perjuangan). 

Para wakil rakyat mendukung dan setuju dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh pengurus KTRS. Anggota DPRD meminta tembusan surat permohonan audensi ke gubernur untuk diteruskan kepada yang bersangkutan dan mendorong Bupati Sukabumi untuk mendukungnya.

D tempat yang sama, Ketua KTRS Iyus Tandi menyampaikan, semua potensi lahan untuk usaha pertambangan rakyat dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Saat ini sebagian dari lahan perkebunan tersebut dalam keadaan terlantar. Perusahaan perkebunan sendiri tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

“Kami meminta pemda membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang usahanya bergerak di bidang pertambangan rakyat. Untuk itu perlu  adanya percepatan realisasi WPR untuk lahan usaha kami,” ujar Iyus. (*)