Nakal, Kontraktor Bisa Diproses Hukum

oleh -
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi memberikan keterangan seputar kebijakannya menghadapi kontraktor nakal.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi akan mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor nakal yang suka mengabaikan spesifikasi pekerjaan pada kontrak. Dia tidak akan segan-segan untuk melanjutkan laporan tentang kontraktor nakal menjadi temuan, bila perlu diteruskan ke ranah hukum.  

Pernyataan wali kota itu disampaikan untuk menanggapi laporan adanya penyedia jasa kontruksi sebagai mitra Pemkot Sukabumi yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Fahmi meminta masyarakat ikut mengawasi kegiatan pembangunan fisik di Kota Sukabumi dan melaporkan kejanggalan dalam pelaksanaannya.

“Kalau ada pekerjaan proyek pemda yang tidak sesuai dengan spek tentunya itu akan jadi temuan. Silahkan laporkan! Kami akan memprosesnya,” kata wali kota kepada wartawan, Selasa (14/1/2020).

Sejauh ini, ujar dia, pihaknya belum menemukan atau menerima laporan tentang adanya kontraktor yang nakal. Menurut Fahmi, semua kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah di Kota Sukabumi dapat menyelesaikan pekerjaan secara profesional.

Ketika ditanya tentang sejumlah pembangunan fisik yang pekerjaannya terlambat hingga melewati tahun 2019, wali kota menyatakan dirinya telah mengetahui hal itu. Dia berharap kepada para kontraktor yang terlambat dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai batas waktu setelah diperpanjang berdasarkan adendum.  

“Berdasarkan aturan dibenarkan pemberian waktu untuk pekerjaan yang belum selesai dengan 50 hari kerja. Tentunya ada sanksi denda untuk kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya,” ujar Fahmi. 

Akhir-akhir ini terdapat tiga proyek yang menjadi bahan perbincangan publik, dua proyek diperpanjang waktunya yakni pembangunan Puskesmas Baros dan pembangunan sarana penunjang RSUD R. Syamsudin, S.H. dan satu proyek yakni pembangunan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan leading sector Dinas Sosial harus menjalani pemeliharaan.

“Saya akan terus meng-update perkembangan dua kegiatan tersebut, termasuk pemeliharaan Gedung SLRT. Mudah-mudahan sebelum 50 hari bisa selesai untuk Puskesmas Baros dan sarana penunjang Rumah Sakit Bunut. Kami akan terus melakukan pengawasan. Bahkan kami telah meminta bantuan dari Kejaksaan untuk ikut melakukan pengawasan,” tutur wali kota.

Menurut Fahmi, salah satu penyebab molornya penyelesaian dua proyek tersebut adalah keterlambatan lelang. Karena itu, untuk proyek-proyek tahun 2020,  Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda Kota Sukabumi telah memerintahkan semua SKPD untuk melakukan tender pelelangan pada triwulan pertama. (*)

Berita terkait….

PPK Jelaskan Penyelesaian Proyek Dinkes dan Dinsos