Bupati Yakin Eks PNPM Bisa Berantas Bank Émok

oleh -
Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami ketika menjelaskan upaya pemda dalam memberantas bank émok.

Wartawan AEP SAEPUDIN 

Redaktur Bahana Wawan Aries S

Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami yakin Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dapat memberantas bank émok yakni pinjaman berbasis renten dengan bunga sangat tinggi. Melalui UPK, Pemkab Sukabumi akan menggulirkan DBM (Dana Bergulir Masyarakat) yang dapat memberikan pinjaman dengan bunga sangat rendah.

“Kami akan melakukan penataan UPK. Kami yakin UPK dengan DBM bisa memberantas bank émok,” kata bupati setelah membuka acara pembekalan bagi para calon kades terpilih di Yon Armed 13 Nanggala/Kostrad, Cikembar, Senin (9/12/2019).

Jika masyarakat, terutama ibu-ibu sangat bersemangat untuk meminjam dana dari bank émok dengan bunga hingga 20 persen perbulan, ujar bupati, seharusnya DBM bisa menjadi solusi ampuh. Karena DBM menyediakan pinjman dengan bunga cuma 2 persen. Bank émok juga menggunakan sistem penagihan dengan cara memaksa sambil mengejar-ngejar nasabahnya tanpa rasa malu sebagai pelaku riba.

“DBM tidak begitu. Sitem penagihannya manusiawi. Seharusnya ibu-ibu tertarik dengan program DBM,” ujar Marwan.

Ditargetakan bupati, DBM harus bisa mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir seperti bank émok. Dalam operasionalnya, UPK dan DBM, jelas Marwan, tidak memberlakukan sistem jaminan pinjaman, namun berdasarkan kesadaran nasabah.  

Selain itu, Pemkab Sukabumi telah memiliki formulasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan program zakat infak dan sedekah (ZIS). Karena itu sebaiknya masyarakat mempercayakan pengelolaan ZIS kepada Baznas, jangan mengelola sendiri-sendiri secara terpisah. Dengan sistem pengelolaan tunggal yang terpusat, dana ZIS bisa digunakan untuk membantu umat secara efektif.   

“Kalau ZIS sudah dikelola melalui satu wadah yakni Baznas, saya yakin permasalahan sosial terkait bank émok ini bisa tertangani,” tutur bupati.

Saat ini di lingkungan masyarakat tertentu masih berlaku sistem pengelolaan, ZIS diberikan langsung kepada mustahik tanpa melalui Baznas. Menurut bupati, sistem pengelolaan seperti itu tidak dapat memberikan manfaat yang lebih luas dengan cakupan wilayah Kabupaten Sukabumi. 

“Pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait ZIS antara lain keharusan pengelolaannya melalui Baznas. Peraturan ini akan efektif jika disertai kesadaran dan upaya bersama dalam mengelola ZIS melalui BAZ,” kata Marwan. (*)