Menutup Defisit Anggaran, Pemkot Nunggu APBD Provinsi

oleh -
Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Setelah ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD dengan besaran final Rp1,4 triliun, APBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2020 mengalami defisit yang besarannya cukup signifikan. Untuk menutup defisit tersebut, Pemkot Sukabumi harus menunggu pengesahan APBD Provinsi Jawa Barat.

 “Dana untuk menutup defisit APBD tersebut bersumber dari bantuan  provinsi dan pusat. Berdasarkan aturan, dana bantuan tersebut bisa dimasukkan ke dalam APBD setelah APBD provinsi disahkan,” kata Fahmi kepada wartawan, Jumat  (29/11/2019).

APBD Kota Sukabumi tahun anggaran 2020 diketuk palu pada Rabu (27/11/2019) malam. Ketika disahkan, format APBD tersebut masih defisit karena pos pendapatan untuk dana bantuan dari provinsi dan pusat belum dimasukkan. Namun Fahmi tidak bisa menjelaskan sektor-sektor belanja yang menjadikan APBD defisit. Untuk lebih jelasnya, Kota Sukabumi harus menunggu pengesahan APBD provinsi.

“Meskipun bantuan dari pusat dan provinsi itu sudah diarahkan untuk kegiatan pembangunan beberapa sektor seperti infrastruktur, lingkungan, dan pendidikan, kami belum bisa menjelaskannya secara rinci,” ujar Fahmi.

Saat ini, dokumen APBD yang telah disahkan oleh DPRD langsung diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat. Berdasarkan aturan, gubernur memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengevaluasi APBD tersebut. Setelah dua minggu, dokumen tersebut dikembalikan oleh Gedung Sate ke Kota Sukabumi.

Selanjutnya APBD 2020 dibahas kembali oleh DPRD dan Pemkot Sukabumi dalam kurun waktu paling lama tujuh hari. Dari rangkaian proses tersebut, APBD tersebut dapat diselesaikan sebelum tahun 2020 menutup kalendernya. Setelah pembahasan selesai, jajaran Pemkot Sukabumi bisa memulai proses lelang untuk kegiatan-kegiatan yang bisa segera dilaksanakan. 

Tahun ini, Kota Sukabumi akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang dibiayai pemerintah provinsi. Sebagian dari pekerjaan tersebut merupakan kegiatan yang tidak terserap pada tahun anggaran 2019 seperti  penataan kawasan Lapang Merdeka dan pembangunan jalur pedestrian di Jalan Ir. H. Juanda.

“Pesan dari provinsi, kegiatan-kegiatan tersebut segera dilelangkan pada awal tahun. Untuk pembangunan jalur pedestrian di Jalan  Juanda, kami tidak mengandalkan dari provinsi karena anggarannya dimasukkan ke dalam APBD Kota Sukabumi,” ujar wali kota. (*)