Program Permukiman Harus Menjamin Warga Negara Memiliki Rumah Sehat

oleh -
Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami usai menandatangani komitmen bersama kolaborasi penanggulangan kumuh di Kabupaten Sukabumi.

Wartawan AEP SAEPUDIN

Penyelenggaraan program kawasan permukiman harus menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk menempati atau memiliki rumah yang layak huni di tengah lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Karena itu pemerindah dan masyarakat harus terus membangun komitmen dalam upaya upaya meningkatkan kualitas permukiman secara komprehensif.

Hal itu dikatakan Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami ketika membuka Lokakarya Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 di Hotel Pangrango Selabintana, Senin (14/10/2019). Pemerintah dan masyarakat, kata bupati, harus berperan dalam membangun permukiman yang aman dan sehat sesuai kemampuan dan kapasitasnya masing-masing.

“Pengelolaan program Kotaku juga perlu melibatkan masyarakat agar mereka berpartisipasi aktif. Masyarakat harus ikut serta menjaga dan menerapkan pola hidup sehat agar lingkungan tetap bersih dalam rangka mendukung suksesnya program Kotaku,” ujar bupati. 

Lokakarya Program Kotaku dilaksanakan selama 2 hari sampai dengan Selasa (15/10/2019) ini. Para pesertanya berasal dari unsur perangkat daerah, camat dan kepala desa, Forum BKM, lembaga keuangan dan perbankan, perguruan tinggi, Tim Penggerak PKK, Baznas, dan perwakilan perusahaan.

Kepala Bappeda Kabupaten Sukabumi, H. Maman Abdurahman menjelaskan, program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat pada infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman. Program Kotaku merupakan salah satu ikhtiar dalam rangka mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan serta bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Sukabumi No. 648/Kep 676-Distarkimsih -2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukabumi, terdapat 23 spot kawasan kumuh di 2 kecamatan yakni Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Cibadak dengan total luas 77,65 hektare.

Kawasan kumuh tersebut sampai tahun 2019 bisa dikurangi seluas 24,39 hektare  yang tersebar di 5 desa/kelurahan  yang meliputi 31 RT di Kecamatan Cibadak. Sisanya seluas 53,26 hektare akan diselesaikan melalui kolaborasi program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan cenderamata dari Forum BKM kecamatan-kecamatan Cisaat, Cicantayan, dan Cibadak kepada Bupati Sukabumi. Setelah itu, bupati dan peserta lokakarya menandatangani komitmen bersama kolaborasi penanggulangan kumuh di Kabupaten Sukabumi. (*)