Diskopdagrin Bantu IKM Urus Sertifikat Halal

oleh -
Yadi Erlangga, Kabid Perindustrian Diskopdagrin Kota Sukabumi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kota Sukabumi meluncurkan program pembuatan sertifikasi halal bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dalam program ini, Diskopdagrin membantu para IKM untuk memiliki sertifikat halal yang berguna untuk memajukan dan mengembangkan usaha mereka.

“Selama ini para pelaku IKM terkendala masalah dana ketika hendak mengurus sertifikat halal. Jadi mereka dibantu dalam hal pendanaan dan prosedurnya,” kata Kabid Perindustrian pada Diskopdagrin Kota Sukabumi, Yadi Erlangga kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Untuk mendapatkan sertifikat halal, ujar Yadi, IKM harus mengeluarkan dana sebesar Rp3 juta. Tentu saja, bagi para UKM, dana sebesar itu sangat memberatkan. Karena itu dengan adanya program bantuan pembuatan sertifikat halal, para IKM sangat terbantu.

“Sertifikat halal penting bagi IKM karena dapat melancarkan pengembangan usaha mereka. Melalui program bantuan ini, kami harapkan kalangan IKM bisa lebih maju dan berkembang usahanya,” tutur Yadi.

Sementara ini, ujar dia, jumlah IKM yang dibantu untuk pembuatan sertifikat halal mencapai 20 unit. Anggaran yang digunakan untuk membantu UKM tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2019. Ke depan, kata Yadi, jumlah IKM yang dibantu pembuatan sertifikat halalnya akan terus bertambah.

“IKM yang mendapat bantuan telah melalui seleksi. Jadi mereka harus memenuhi berbagai persyaratan yang kita tetapkan. IKM yang tidak lolos seleksi tidak memperoleh bantuan tersebut,” kata dia.

Semua penerima bantuan, lanjut Yadi, merupakan IKM yang produksinya pangan non-daging dimana sektor ini pengurusan sertifikat halalnya relatif lebih mudah. Diskopdagrin juga mendorong  IKM untuk memiliki  sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi Angka Kecukupan Gizi (AKG). 

“Pemanfaatan DBHCHT  setidaknya bisa meringankan beban para IKM yang selalu mengeluhkan sulitnya mendapatkan sertifikat halal. Mereka juga dibantu untuk akses pemasaran dan permodalan. Sebagian dari DBHCHT kami gunakan untuk sosialisasi pengembangan IKM,” jelas Yadi. (*)