Pengusul PPK Tidak Tahu Lelang Proyek RS Al-Mulk Gagal

oleh -
H. Didin Syarifudin

Wartawan Iyus Firdaus PWI

H. Didin Syarifudin, pengusul nama Reni untuk posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan ruang rawat inap RS Al-Mulk tidak mengetahui kalau lelang untuk proyek itu gagal dan berantakan. Dia hanya bisa menyayangkan, DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2019 sebesar Rp6,5 miliar untuk proyek tersebut tidak terserap.

“Saya tidak tahu kalau proyek RS Al-Mulk gagal lelang karena saya sudah pindah,” kata Didin yang saat ini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sukabumi ketika ditemui di kantornya, Jumat (20/9/2019).

Pada saat proyek itu mulai digulirkan, Didin masih menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi yang ex officio memegang posisi kuasa pengguna anggaran (KPA). 

Sejak bulan Mei 2019 ketika masih bekerja di Dinkes, Didin sudah mencari kandidat untuk PPK. Sebelum menjabat Kepala Disnaker, Didin masih sempat menitipkan pesan kepada PPK terpilih untuk mengawal proses lelang agar proyek RS Al-Mulk dapat dilaksanakan.

“Pada bulan Mei kami sudah mengingatkan PPK agar DAK tersebut jangan sampai tidak terserap. Seharusnya sebelum bulan Juli, proses lelangnya sudah selesai,” ujar Didin. 

Dia tidak tahu bahwa proses lelang baru selesai pada 2 Agustus 2019, sedangkan batas akhir pemutakhiran data yang ditentukan Kementerian Keuangan jatuh pada 22 Juli. Akibat keterlambatan itu, DAK tahap I 2019 untuk pembangunan RS Al-Mulk dan Puskesmas Baros tidak dapat dikucurkan.

Pada saat diputuskan DAK tidak dapat dikucurkan, Didin telah satu bulan menjabat Kepala Disnaker yakni sejak 27 Juni 2019. Setelah tanggal tersebut, dia telah lepas jabatan KPA dan tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan proyek RS Al-Mulk.

Sebelum mengusulkan nama Reni yang sehari-hari menjabat kabid di Bappeda Kota Sukabumi, Didin telah menawarkan jabatan PPK kepada para kabid di Dinkes dan selanjutnya ke Dinas Pekerjaan Umum. Namun para pejabat di kedua perangkat daerah itu tidak ada yang bersedia.

“Pengajuan kami kepada Dinas PU tidak mendapat respon. Karena tidak ada yang mau akhirnya saya mengusulkan Bu Reni untuk menjadi PPK,” ujar dia.  

Nama Reni diusulkan kepada Kepala Dinkes selaku pengguna anggaran (PA). Setelah mengusulkan nama Reni, selanjutnya Didin tidak mengambil keputusan sendiri. Dia selalu berkoordinasi dengan Kepala Dinkes.

“Saya tidak menunjuk Bu Reni begitu saja. Kami putuskan Bu Reni yang menjadi PPK karena para pejabat yang ditawari tidak ada yang mau,” tuturnya.

Didin sangat menyayangkan tidak terserapnya anggaran besar dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan ruang rawat inap RS Al-Mulk. Awalnya dia optimis dana tersebut dapat terserap karena RS Al-Mulk sangat membutuhkan ruang rawat inap tambahan.

“Dana sebesar itu susah sekali untuk didapatkan kembali,” ujar Didin. (*)