Skandal RS Al-Mulk Lebih Lucu dari Pelawak

oleh -
Idun Suwarna

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Pengamat pembangunan dan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sukabumi, Idun Suwarna mengatakan, skandal dalam proses lelang DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik tahap I tahun 2019 untuk pembangunan ruang rawat inap RS Al-Mulk benar-benar lebih lucu dari pelawak.

Menurut Idun, kelucuan dari skandal tersebut terletak pada keputusan para pejabat terkait dalam menjalankan proses lelang. Sudah jelas-jelas bahwa batas waktu pemutakhiran data untuk kontrak tanggal 22 Juli 2019, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan rekan-rekan serta atasannya masih berani mengumumkan pemenang lelang tanggal 26 Juli 2019.

“Artinya pemenang lelang diumumkan setelah batas waktu terlewati. Konyolnya lagi, proses lelang masih diteruskan dengan menerima sanggah yang seluruh prosesnya selesai pada 2 Agustus 2019. Bukankah hal itu lucu dan sangat menggelikan? Benar-benar pandir seperti pelawak,” kata Idun kepada wartawan, Selasa (10/9/2019). 

Idun mengaku tidak kuat menahan tawa ketika membaca informasi seputar proses lelang untuk DAK sebesar Rp6.496.165.806 itu. Dia sering menonton lawakan seperti Opera Van Java, film Warkop DKI, atau Mr Bean. Menurutnya, tingkat kelucuan dari pertunjukan lawakan tersebut biasa-biasa saja, tertawanya juga wajar tidak sampai terpingkal-pingkal.

“Namun skandal RS Al-Mulk, tingkat kelucuannya melebihi dari pertunjukan lawakan yang pernah saya tonton,” ujarnya.

Gara-gara tindak-tanduk para pejabat yang menggelikan itu, lanjut Idun, dana sebesar Rp6.496.165.806 tidak dapat dikucurkan oleh pemerintah pusat karena terlambat dalam proses lelang. Padahal, para pejabat yang mengurus lelang DAK RS Al-Mulk adalah orang-orang pilihan, terpelajar, dan berpengalaman. 

“Tidak mungkin kalau para pejabat seperti PPK dan Kepala Dinas Kesehatan tidak mengetahui tentang batas tanggal pemutakhiran kontrak jatuh pada tanggal 22 Juli. Masalahnya, kalau memang sudah tahu hal itu, mereka masih juga melanjutkan proses lelang,” kata Idun.

Nanti ke depannya akan bertambah lucu lagi jika tidak ada tindakan dari atasan para pejabat yang terlibat dalam proses lelang DAK RS Al-Mulk yang terkesan seperti dagelan itu. Karena itu, Idun setuju jika skandal tersebut didorong ke ranah hukum supaya segala sesuatunya jelas dan terang-benderang.

Idun juga mempertanyakan pernyataan blunder dari PPK dan Penggunaan Anggaran (PA) yang mengatakan, dana tidak dapat dikucurkan oleh pemerintah pusat. Pernyataan ini sangat memalukan karena kesannya diucapkan secara serampangan. 

Dirinya juga meminta kepada  Wali Kota untuk menekankan para kepala perangkat daerah tidak membuat program asal-asalan. Program yang diajukan haruslah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Selain itu, program yang diajukan harus dikawal sejak perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi atas program tersebut.

“Jadi tidak ada lagi cerita dana tidak terserap untuk program yang diajukan perangkat daerah,” tutur dia. (*)