FRMB: Skandal RS Al-Mulk Selesaikan Secara Hukum

oleh -
Tatan Kustandi

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Ketua Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB) yang juga anggota DPRD Kota Sukabumi,  Tatan Kustandi menginginkan penyelesaian secara hukum untuk skandal RS Al-Mulk.

Menurut Tatan, tanpa penyelesaian secara hukum, oknum-oknum yang terlibat dalam skandal gagal terserapnya dana sebesar Rp6.496.165.806 untuk pembangunan ruang rawat inap RS Al-Mulk itu tidak akan merasa jera dan akan mengulangi lagi perbuatannya.

“Saya selaku ketua FRMB sangat prihatin dengan skandal tersebut. Ada dana miliaran rupiah yang peruntukannya untuk rakyat gagal diserap karena ego oknum-oknum di lingkungan Dinas Kesehatan. Ketika rakyat dirugikan maka kami akan turun ke jalan untuk mengelar aksi unjuk rasa,” kata Tatan kepada wartawan, Senin (9/9/2019). 

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan ruang rawat inap RS Al-Mulk tidak jadi dilaksanakan karena dananya yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik tahap I tahun 2019 tidak bisa dikucurkan oleh pemerintah pusat. Gara-garanya, proses lelang untuk proyek tersebut baru selesai tanggal 2 Agustus 2019, sementara batas waktu pemutakhiran data kontrak paling lambat 22 Juli 2019.

Wali Kota: Inspektorat Selidiki Skandal RS Al-Mulk

Tidak Ada Toleransi, DAK RS Al-Mulk Ditarik Kembali

DAK untuk RS Al-Mulk Hangus Selamanya

Pembatalan Lelang RS Al-Mulk Dinilai Tidak Profesional

“Saya kecewa karena ada prasarana untuk rakyat kecil tidak jadi dibangun. Ini skandal serius, karena itu penyelesaiannya harus secara hukum,” tandasnya.

Bagaimana mungkin, lanjut dia, pegawai pemda yang mengurus proyek ini bisa meloloskan dana besar yang sudah di depan mata ditarik kembali ke pusat. Dalam hal ini Unit Lelang Pengadaan (ULP) sudah bekerja dengan baik hingga ada pemenang lelang.

Namun, di sisi lain ULP serta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PA (Pengguna Anggaran) tidak berhasil melanjutkan proses hingga ke penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak sebelum batas waktu habis.

“Seharusnya Kepala Dinas Kesehatan dan PPK memperhatikan surat dari Kementerian Keuangan tentang batas akhir pengajuan DAK yaitu tanggal 22 Juli,” ujar Tatan.

Pemerintah pusat telah berbaik hati dengan mengucurkan dana miliaran rupiah untuk pembangunan ruang rawat inap di RS Al-Mulk yang memberikan pelayanan gratis. Namun daerah seolah-olah tidak serius mengelolanya. Pusat, kata dia, mengucurkan DAK itu tentu atas permintaan dari Pemkot Sukabumi.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Tatan mengetahui secara persis sifat dan karakter Presiden Joko Widodo yang sangat perhatian terhadap program-program untuk membantu wong cilik. Karena keberpihakan Presiden pada rakyat kecil, tuturnya, permohonan DAK untuk ruang rawat inap gratis dikabulkan.  

Selain Dinkes, perangkat daerah yang disalahkan Tatan juga Bappeda sebagai instansi pembuat perencanaan pembangunan di daerah. Semestinya Bappeda telah memiliki rencana pembangunan ruang rawat inap tersebut. Kalau perencanaannya matang, Tatan yakin tidak akan terjadi kegagalan menyerap DAK.

Dia juga mempertanyakan sikap Sekda Kota Sukabumi yang tenang-tenang saja menghadapi skandal RS Al-Mulk tersebut. Seharusnya, kata Tatan, sebagai Ketua  TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Sekdalah yang paling panik dan resah atas gagalnya penyerapan dana dari pusat sebesar miliaran rupiah.

“Bayangkan, dana untuk membangun 25 ruang rawat inap di rumah sakit gratis gagal diserap. Kita semua seperti tenang, seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Padahal ruang sebanyak itu bisa menampung puluhan pasien,” ujar Tatan. (*)