Pencairan Dana Kelurahan Sudah 97 Persen

oleh -
Olga Pragosta

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Tingkat penyerapan Dana Kelurahan (DK) tahap pertama 2019 di Kota Sukabumi sudah mencapai 97 persen atau 32 dari 33 kelurahan. Dari 33 kelurahan itu hanya tinggal Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong yang belum mencairkan DK. Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencairkan DK tahap kedua.  

“Sampai dengan laporan akhir tentang serapan dana, tinggal satu kelurahan yang belum mencairkan.  Target 50 persen untuk masing-masing kelurahan sudah tercapai. Kami sudah melaporkan penyerapan Dana Kelurahan ke Kementerian Keuangan, tinggal menunggu realisasi pencairahan tahap kedua,”  kata Kepala Bidang Anggaran pada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Sukabumi, Olga Pragosta ketika dihubungi wartawan, Minggu (8/9/2019).

Batas akhir pencairan DK tahap pertama, ujar dia, jatuh pada minggu kedua bulan Agustus lalu. Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran tahap pertama maupun kedua kegiatannya sampai akhir tahun.  

Untuk pencairan DK tahap kedua sebesar 50 persen disertai syarat, kata Olga, dana tahap pertama harus sudah terserap minimal sebesar 50 persen atau 25 persen dari seluruh DK. Target terserap 50 persen untuk DK tahap pertama, ujar Olga sudah tercapai oleh semua kelurahan yang telah mencairkan dana tersebut.

Besarnya DK yang baru pertama kali disalurkan itu mencapai Rp352 juta untuk tiap kelurahan. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik sarana prasarana.

“Dalam penyerapan Dana Kelurahan, Kemenkeu tidak melihat penyerapan satu persatu kelurahan,  akan tetapi melihat total penyerapan alokasi untuk Kota Sukabumi,” tambah dia. 

Pada akhir periode pengguaan DK, lanjutnya, kelurahan harus membuat laporan. Laporan untuk kegiatan nonfisik seperti pemberdayaan masyarakat atau perangkat harus disertai daftar hadir peserta, daftar nara sumber, dan foto-foto kegiatan. Sementara laporan untuk kegiatan fisik harus disertakan rincian kemajuan pekerjaan dari nol persen hingga selesai.

“Adapun mengenai keterlambatan proses pencairan yang melewati pertengahan tahun itu disebabkan adanya kendala di proses pengangaran. Dana Kelurahan diberikan pada saat pemda menyusun APBD murni ketika petunjuk teknisnya belum ada,” jelas Olga. (*)