Diskominfo Jalankan Peran Wali Data Tanpa Anggaran

oleh -
Sekretaris Diskominfo Kota Sukabumi, Kurnia Rahmandani memperlihatkan dua buku yang diterbitkan oleh Diskominfo untuk menjalankan fungsi dan peran sebagai wali data.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Peran wali data atau pengelola data dari semua SKPD dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi tanpa anggaran khusus. Meskipun begitu, Diskominfo bisa menerbitkan buku Statistik Daerah Tahun 2017 dengan dana terbatas. Diskominfo menerima pelimpahan peran ini dari Bappeda.

“Tugas sudah berpindah namun anggaran belum. Tapi kami tetap menjalankan peran dan tugas sebagai wali data,” kata Sekretaris  Diskominfo Kota Sukabumi, Kurnia Rahmandani di ruang kerjanya, Kamis (8/8/2019).

Pada tahun berikutnya, 2018, Diskominfo merilis buku Data Sektoral Daerah dan Statistik. Semua langkah yang dilakukan Diskominfo, ujar Kurnia, merupakan tindakan konkret untuk memenuhi peran dan kewajiban sebagai wali data setelah menerima pelimpahan dari Bappeda.

“Wali data sendiri tupoksinya adalah mengumpulkan data-data yang diproduksi oleh perangkat daerah. Kami mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data tersebut kepada publik. Namun ada proses penyaringan karena tidak semua data bisa diketahui masyarakat umum,” jelas dia.

Berdasarkan ketentuan dari BCSN (Badan Cyber dan Sandi Negara), tidak semua data boleh diumumkan ke publik. Rekam medis dan jumlah rekening di bank termasuk data yang tidak boleh dikonsumsi publik karena sifatnya sangat pribadi.

Awalnya, kata dia, Diskominfo mengalami kesulitan saat menjalankan peran sebagai wali data. Awal-awalnya  perangkat daerah kurang kooperatif dalam memberikan data. Berkat langkah yang diambil jajaran Diskominfo dalam membangun kesamaan persepsi, data pun berdatangan dari perangkat daerah.

“Semua data itu penting. Seperti halnya jumlah penduduk, datanya digunakan untuk menentukan jumlah kursi anggota dewan atau dana alokasi umum,” tambahnya.

Data dari perangkat daerah biasa saja berbeda dengan data dari Badan Pusat Statisik. Jumlah penduduk, misalnya, pemda akan menghitung berdasarkan pemilik KTP atau sfatnya de jure yang sah secara hukum. Sementara BPS akan menghitungnya secara de facto yaitu jumlah penduduk yang tinggal di Kota Sukabumi.

“Perbedaan data bisa terjadi karena mungkin saja ada pemegang KTP Kota Sukabumi tinggalnya di daerah lain karena kuliah atau pekerjaan. BPS akan menghitung penduduk yang setiap hari tinggal dan ada di Kota Sukabumi,” jelas Kurnia. 

Baru-baru ini Diskominfo Kota Sukabumi menggelar rakor penyelenggaraan data sektoral daerah dan statistik tingkat Kota Sukabumi yang menghadirkan  BPS dan  Bidang Statistik Diskominfo Jabar. Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi.

Untuk memudahkan input data, BPS memfasilitasi aplikasi Simdasi (Sistem Informasi Manajemen Data dan Pusat Statistik Indonesia) dalam rangka mewujudkan satu data Indonesia. Melalui Simdasi, operator di perangkat daerah dapat menginput data pada sistem berstandar internasional. (*)