Tampung Usulan dari Kecamatan, Dinsos Gelar Rakor BPNT

oleh -
Pembukaan rapat koordinasi BPNT tingkat Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Sekda H. Iyos Somantri di GOR Cisaat.

Wartawan Aep Saepudin

Salah satu tujuan dari rapat koordinasi (rakor) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tingkat Kabupaten Sukabumi adalah untuk menampung masukan dari kantor kecamatan dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu rakor juga diarahkan untuk mensinergikan tugas dan kegiatan di antara pemangku kepentingan dalam program BPNT.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi, Hj. Teja Sumirat seusai pembukaan rakor BPNT di GOR Cisaat, Jumat (12/7/2019). Pada rapat yang diresmikan oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri itu, kata Teja, banyak usulan dan masukan yang disampaikan oleh pelaksana program di tingkat kecamatan.

“Kami menampung semua masukan. Ada pertanyaan terkait saldo milik penerima bantuan dalam keadaan kosong. Perihal saldo kosong ini penyelesaiannya harus dikoordinasikan dengan bank rekanan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana BPNT,” ujar Teja.

Rakor juga, lanjut dia, membahas pentingnya sinergitas antara Dinsos dengan para pelaku dan pihak-pihak terkait dengan penyaluran BPNT. Pada rapat itu, Dinsos mengundang semua pemangku kepentingan dengan jumlah peserta 124 orang yang terdiri dari 47 utusan kecamatan, 47 TKSK, dan 30 Pendamping BPNT.

Adapun narasumber pada rakor BPNT tersebut berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata. Pada acara pembukaan tampak pula hadir Asisten Sekda Kabupaten Sukabumi Bidang Pemerintahan dan Sosial, Ade Setiawan.

“Diharapkan melalui rakor ini, para peserta dapat   meningkatkan pemahaman tentang monitoring BPNT,” tutur Kepala Dinsos.

Sementara itu dalam arahannya, Sekda Iyos menyampaikan, urgensi Rakor BPNT terletak pada pentingnya menyatukan persepsi terhadap pola dalam penyaluran BPNT. Pengelolaan BPNT, kata sekda, harus tepat sasaran agar keluarga penerima manfaat benar-benar berasal dari kalangan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.

Hendaknya, tutur Iyos, paparan yang disampaikan para narasumber bisa dijadikan pegangan dalam proses penyaluran BPNT kepada masyarakat. Materi dari narasumber harus bisa diserap dengan baik oleh  para peserta dan diterapkan dalam praktik penyaluran BPNT.

“Penyaluran BPNT harus berjalan dengan baik dan lancar agar masyarakat penerima manfaat bisa terlayani dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar sekda. (*)