Saatnya Pemerintah Terapkan Sistem PPDB yang Berkeadilan

oleh -
SMPN 2 Kota Sukabumi sering disebut-sebut sebagai sekolah favorit karena fasilitasnya lengkap dan terletak di kawasan elite, Jalan Ir. H. Juanda atau Jalan Dago.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Pengamat pendidikan di Kota Sukabumi, Tendy Lukman Hakkim mengatakan, untuk menghilangkan masalah dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang selalu berulang setiap tahun, pemerintah harus menerapkan sistem yang berkeadilan. Dengan sistem ini, sekolah harus membuka kesempatan kepada semua siswa untuk menuntut ilmu di sekolah tersebut.

“Sistem ini berdasarkan prinsip,  semua warga negara  tanpa memandang status sosial berhak untuk diterima di sekolah yang diinginkan. Dengan demikian sekolah harus memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada semua calon siswa,” kata Tendy ketika dihubungi wartawan, Selasa (9/7/2019).

Tendy Lukman Hakkim

Jika sistem yang berkeadilan diterapkan, lanjut dia, lulusan  SD/MI bisa secara otomatis masuk ke SMP/M.Ts. yang diinginkan. Demikian pula, lulusan SMP/M.Ts. bisa langsung diterima di SMA/SMK/MA yang diidam-idamkan.

Untuk mewujudkan sistem PPDB tersebut, ujar Tendy, pemerintah harus mengambil langkah radikal yaitu menghilangkan sekolah favorit dan menambah ruang kelas di semua sekolah untuk meningkatkan daya tampung. Sekolah harus memiliki kemampuan agar dapat menampung semua pendaftar, tanpa memandang nilai dan prestasi.

“Jadi dasarnya tetap sistem zonasi dengan jaminan siswa yang mendaftar dapat diterima sejauh memenuhi syarat zonasi,” jelas dia.

Dalam rangka meniadakan sekolah yang dianggap favorit, pemerintah harus berani menggabungkan sekolah tersebut dengan sekolah yang bukan favorit. Selama ini, keberadaan sekolah favorit telah menjadi biang persoalan dan keruwetan dalam PPDB.

“Sekolah favorit banyak diminati sementara daya tampungnya terbatas. Dengan merger atau menambah ruang kelas, daya tampung sekolah yang dianggap favorit akan meningkat,” kata Tendy.

Sementara untuk menjaga kesetimbangan jumlah siswa di sekolah negeri dan swasta, pemerintah dapat memberlakukan sistem biaya sama di semua sekolah. Dengan demikian, tidak ada disparitas biaya antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Bila perlu pemerintah menanggung SPP dan dana-dana teknis, baik untuk sekolah negeri maupun lembaga pendidikan swasta.  

“Jadi sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki kesempatan yang sama untuk menerima peserta didik baru,” kata Tendy. (*)