Peraihan Opini WTP Harus Disyukuri dan Disikapi dengan Tawadhu

oleh -
Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami (kiri) bersalaman dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Yusuf Maulana setelah rapat paripurna dengan agenda pembahasan tuga raperda dan penetapan Raperda RTRW. Tampak pula Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, HM. Agus Mulyadi (kedua dari kanan) dan Wakil Ketua DPRD, Mansurudin.

Wartawan Usep Mulyana

Keberhasilan Pemkab Sukabumi dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus disyukuri dan disikapi dengan tawadhu atau rendah hati. Selain itu, pencapaian tertinggi dalam kinerja keuangan daerah itu harus ditindaklanjuti dengan bekerja dan berusaha secara optimal untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan lebih baik.

Hal itu disampaikan Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap tiga raperda pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (3/7/2019).  Pengelolaan keuangan daerah, ujar bupati, mesti terus ditingkatkan kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah akan berhasil guna untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sukabumi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata bupati. 

Tiga raperda yang yang disampaikan bupati jawabannya itu terdiri dari Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, dan Raperda tentang Retribusi Penggunaan Laboratorium Lingkungan.

Pada rapat paripurna itu bupati juga menandatangani berita acara pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2039.

“Peningkatan kinerja pemerintah daerah harus terus dilakukan melalui sinergitas pelaksanaan tugas dan wewenang perangkat daerah secara optimal dan didukung oleh pembiayaan pembangunan yang sudah tercantum dalam APBD agar proses pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri,” tutur bupati.

Selanjutnya mengenai Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Marwan menyampaikan, pembentukan raperda ini merupakan salah satu bentuk responsif gender dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender, ujar dia, merupakan salah satu strategi lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan (sustainability development) dan pemerintahan yang baik (good government).

Pengarusutamaan gender, lanjut bupati, merupakan strategi untuk menjadikan laki-laki dan perempuan dapat memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Dalam praktinya mereka dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di berbagai bidang sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan gender.

Seterusnya mengenai Raperda tentang Retribusi Penggunaan Laboratorium Lingkungan, Marwan mengatakan, Kabupaten Sukabumi telah mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan di bidang industri. Atas hal tersebut pemerintah daerah terus melakukan upaya pengendalian terhadap potensi pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan.

“Untuk mendapatkan informasi seputar kualitas lingkungan yang valid, pemda harus mempunyai laboratorium lingkungan yang berkualitas dengan SDM yang berkompeten,” tutur bupati. (*)