Lengkapi Bukti untuk Sidang Sengketa Pemilu, KPU Buka Kotak Suara

oleh -
Tim khusus dari KPU Kota Sukabumi membuka kotak suara untuk mengambil dokumen yang akan diajukan sebagai alat bukti pada sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Guna melengkapi bukti untuk Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi membuka kotak suara. Langkah KPU itu untuk mengambil form C1 hologram dan form administrasi lainnya untuk diajukan ke sidang MK atas gugatan oleh Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Habib Mustofa.

“Hasil penghitungan suara digugat oleh Caleg Mustofa. Jadi kami buka kotak suara untuk ambil  kekurangan alat buktinya untuk difotokopi dan diserahkan ke KPU RI,”

kata Komisioner KPU Kota Sukabumi Siska Agustia kepada wartawan, Rabu (3/7/2019).

Proses pembukaan kotak suara dilakukan di gudang yang berada di Kantor KPU Kota Sukabumi, Jalan Oto Iskandar Dinata Kota Sukabumi. Di lokasi pembukaan kotak suara tampak hadir perwakilan dari kepolisian dan Bawaslu Kota Sukabumi. Pengambilan C1 hologram, ujar Siska, merupakan langkah antisipasi KPU Kota Sukabumi dalam menghadapi sidang PHPU yang diajukan Mustofa.

“Apalagi gugatan Mustofa ke MK sudah teregister. Kami belum tahu prosesnya sampai sejauh mana. Tugas kami menyiapkan dan melengkapi semua alat bukti yang diperlukan oleh sidang,” tambahnya.

Pada pembukaan kotak suara itu, lanjut Siska, pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim kuasa hukum KPU RI. Batas akhir penyerahan bukti ke KPU telah ditetapkan pada Kamis (4/7/2019). Informasi dari KPU menyebutkan, jadwal sidang untuk Jawa Barat dilangsungkan pada 9 Juli mendatang.

Terkait dengan jadwal sidang itu, KPU Kota Sukabumi langsung menyesuaikan diri dengan membentuk tim-tim khusus. Tim dibentuk berdasarkan tugasnya yaitu  pengambilan alat bukti, pemutakhiran data, dan pemotokopian.

Tim pertama yang tugasnya mengambil alat bukti dipimpin Agung Dugaswara selaku Komisioner Bidang Teknis. Lalu tim kedua dengan tugas pemutakhiran data form A DPK dan C7 dipimpin oleh Harlan Awaludin Kahar selaku Komisioner Bidang Data.

“Dan saya kebagian memimpin tim yang tugasnya penggandaan alat bukti serta leges,” jelas Siska. (*)