Sekda Harapkan Peningkatkan Kinerja ASN untuk Dukung Visi Renyah

oleh -
Dida Sembada

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi yang baru dilantik,  Dida Sembada mengharapkan adanya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung visi misi kepala daerah dalam mewujudkan Kota Sukabumi yang renyah (religius,  nyaman, dan sejahtera). 

Salah satu langkah yang akan ditempuh sekda dalam rangka mendorong kinerja ASN di lingkungan  Pemkot Sukabumi adalah meningkatkan  pemahaman kedisiplinan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia ingin ke depannya tidak ada lagi pegawai yang kena teguran atau dijatuhi sanksi akibat melanggar aturan.

“Kita tingkatkan disiplin pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan kinerja yang makin meningkat, para ASN akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi kepala daerah,” kata Dida ketika dihubungi wartawan, Rabu (3/7/2019).

Selain itu, dalam mengawali tugasnya sebagai sekda,  Dida akan fokus pada pekerjaan untuk mengkaji dan mempercepat  pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik tahun anggaran 2020 maupun perubahan untuk 2019. Hal ini terkait dengan posisinya sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

“Saya juga akan fokus untuk mempercepat pembahasan APBD, khususnya untuk anggaran perubahan tahun 2019,” ujarnya.

Percepatan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2019 dilakukan agar dapat dituntaskan oleh anggota DPRD Kota Sukabumi periode 2014-2019 yang akan berakhir masa tugasnya bulan Agustus mendatang. Jadi, TAPD dan DPRD Kota Sukabumi berburu dengan waktu untuk menuntaskan pembahasan perubahan APBD 2019 sebelum berakhir masa pengabdian anggota DPRD hasil Pemilu 2014.

“Semua ini untuk kepentingan masyarakat,  jadi tidak boleh terhambat,” ucapnya.

Sampai saat ini, Dida belum meninggalkan secara penuh jabatan lamanya  sebagai Kepala BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah). Dia masih menjabat Plt Kepala BPKD atas kebijakan kepala daerah karena belum ada pejabat definitif yang menggantikannya.

“Untuk  mengisi jabatan yang definitif harus dilakukan proses open bidding atau lelang jabatan terbuka.  Saat ini bagi BPKD yang  terpenting pelayanan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah tidak boleh terhambat, semua harus berjalan lancar,” kata dia. (*)