Berkah di Akhir Ramadhan, Kabupaten Sukabumi Meraih Opini WTP

oleh -

Wartawan Usep Mulyana

Akhir bulan Ramadhan 1440 Hijriyah membawa berkah bagi masyarakat dan Pemda Kabuaten Sukabumi. Di tengah umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penghargaan berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 kepada Pemkab Sukabumi.

Dengan peraihan opini WTP berarti Pemkab Sukabumi meraih nilai sempurna karena menerapkan asas-asas trasparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pembangunan. Peraihan opini WTP tersebut merupakan yang kelima kalinya bagi Kabupaten Sukabumi.

Pemberian penghargaan dilaksanakan pada penyampaian laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK di BPK Perwakilan Jawa Barat, Jalan Mochamad Toha Kota Bandung, Selasa (28/5/2019). Kegiatan itu dihadiri para kepala daerah se-Jawa Barat. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Arman Syifa kepada Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami.

“Selaku pimpinan daerah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekda Kabupaten Sukabumi dan seluruh perangkat daerah yang telah memberikan kinerja positif bagi pembangunan di Kabupaten Sukabumi sehingga dapat menghasilkan opini WTP dari BPK,” kata bupati setelah mengikuti kegiatan di BPK Perwakilan Jawa Barat. 

Pada cara itu, Marwan hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Agus Mulyadi. Bupati mengharapkan  opini WTP bisa memberikan kebaikan untuk seluruh masyarakat dan elemen pemerintahan di Kabupaten Sukabumi dan dapat mendorong terwujudnya Sukabumi yang lebih baik.

“Mudah-mudahan pencapaian ini bisa  memotivasi perangkat daerah Kabupaten Sukabumi dan DPRD untuk terus melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Seperti diketahui, opini WTP  merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK RI mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini diberikan untuk laporan keuangan yang memenuhi  empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. (*)