KPU Kota Sukabumi Perkirakan Dua Caleg Ajukan Gugatan ke MK

oleh -
Agung Dugaswara

Wartawan Iyus Firdaus PWI

KPU Kota Sukabumi memperkirakan setelah pengumuman hasil Pemilu 2019 resmi oleh KPU RI pada 22 Mei nanti, ada dua caleg yang akan mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua caleg itu, pertama caleg DPR RI dari Partai Gerindra dan satu lagi caleg DPRD Kota Sukabumi dari PPP.

“Kita tidak tahu secara pasti gugatan tersebut. Tunggu saja tiga hari setelah pengumuman dari KPU RI. Kedua caleg tersebut telah melaporkan beberapa dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebelum mengajukan gugatan ke MK,” kata Komisioner KPU Kota Sukabumi, Agung Dugaswara kepada wartawan, Senin (20/5/2019).

Berdasarkan keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ujar Agung, gugatan dari caleg Partai Gerindra mempersoalkan banyaknya coretan pada C1 di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).  Di samping itu, caleg tersebut menduga adanya penggelembungan suara untuk caleg lain terkait dengan adanya DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang mencapai 8.171 pemilih. 

“Persoalan ini telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kami telah menerima salinan keputusannya,” kata dia. 

Dalam putusannya Bawaslu Provinsi Jabar menyatakan, KPU Kota Sukabumi bersalah dalam persoalan C1 yang banyak coretan. KPU Kota Sukabumi dianggap kurang kendali dan koordinasi dengan KPPS sehingga KPPS tidak mengetahui secara detail proses perbaikan form CI.    

Sedangkan untuk dugaan penggelembungan suara dari DPK yang mencapai 8.171 pemilih, jelas Agung, menurut Bawaslu Provinsi, tudingan dari caleg itu tidak terbukti. Hal ini tidak ada persoalan karena di daerah lain pun, jumlah DPK-nya mencapai ribuan bahkan puluhan ribu.

“Pemilih pada DPK datangnya setelah pukul 12 siang. Jadi bisa 100 persen semuanya terlayani. Makanya tidak ada masalah dengan DPK tersebut. Jadi tuduhan dari caleg tidak terbukti,” tutur Agung.

Adapun gugatan dari PPP materinya terkait penulisan di model DA pada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dianggap menyalahi prosedur. Oleh Bawaslu Provinsi Jabar, gugatan dari caleg asal PPP itu dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Sukabumi.

“Kami sedang menunggu putusan dari Bawaslu Kota Sukabumi,” tuturnya.

Prinsipnya, kata Agung, KPU Kota Sukabumi tidak berkeberatan terhadap rencana gugatan ke MK yang diajukan oleh caleg sebagai peserta pemilu. Pihaknya tidak akan menghalang-halangi proses tersebut. Gugatan ke MK merupakan hak konstitusional warga negara dan peserta  pemilu. Mereka boleh mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU RI. (*)