Muspida dan Stakeholder Bahas Tata Tertib Ramadhan  1440 Hijriyah

oleh -
Pembahasan tata tertib Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Muspida Kabupaten Sukabumi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti ormas Islam.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Mengantisipasi meningkatnya kerawanan sosial dan penyakit masyarakat (pekat) pada bulan puasa, jajaran muspida Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah unsur masyarakat menggelar pertemuan di Aula Gedung KPAI Kabupaten Sukabumi, Jumat (3/5/2019).

Pada pertemuan itu, para stakeholder menggodok dan membahas tata tertib bulan Ramadhan 1440 Hijriyah untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Ormas Islam yang hadir dalam pertemuan mempertanyakan efektivitas sumber tata tertib yang selama ini berupa surat edaran, bukan peraturan atau instruksi.

Penggodokan tata tertib menjabarkan sejumlah persoalan dan kerawanan sosial yang cenderung meningkat sepanjang bulan suci Ramadhan antara lain rumah makan yang buka di siang hari, meningkatnya kriminalitas, aktivitas geng motor, serta perdagangan miras dan petasan.

Satu dari dua ormas Islam yang hadir pada pertemuan itu Kebangkitan Jawara dan Pengacara/Bang Japar Indonesia (BJI) aktif memberikan masukan dan pendapat berdasarkan temuan dan fakta di lapangan. Begitu juga perwakilan dari Polres Sukabumi Kota yang yurisdiksinya termasuk sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi menanggapi semua pendapat dan usulan yang muncul. Di tempat pertemuan juga hadir perwakilan dari Kodim 0607 Kota Sukabumi.   

“Polisi sejak dini akan mngantisipasi persoalan-persoalan yang muncul dan berpotensi mengganggu kamtibmas selama bulan Ramadhan,” kata Kompol Hasan saat memaparkan persiapan jajaran Polri dalam menghadapi bulan Ramadhan 1440 Hijriyah.

Sementara Ketua BJI Presidium Daerah (Presda) Sukabumi Raya, Budhy Lesmana dalam forum menyampaikan, secara hukum surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang dianggap dapat mengganggu trantibmas dan kesucian bulan puasa. Karena itu, ujar dia, persoalan yang ditangani setiap Ramadhan terus berputar pada masalah yang sama.

“Perlu dipikirkan pranata hukum yang efektif supaya aturan yang dibuat bukan hanya sekadar jadi tontonan, tapi benar-benar menjadi tuntunan,” ujar alumnus IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut.

Aktivis dan pengusaha yang pernah mondok di Pesantren Tebuireng Jombang ini menambahkan, forum pemnggodokan tata tertib bulan Ramadhan terlalu pendek durasi waktunya. Dengan demikian, forum tidak akan bisa mengakomodir banyak hal yang semestinya dituangkan dalam edaran yang dibuat.

“Akibatnya menimbulkan kesan penggodokan surat edaran ini hanya formalitas tahunan yang belum bisa menyentuh esensi permasalahan dan problem solver-nya,” tutur Budhy. (*)