Masyarakat Dapat Mengadukan Alat Ukur yang Bermasalah

oleh -
Pedagang yang berjualan di tempat penampuangan sementara eks Pertamina ini termasuk pelaku usaha taat hukum karena selalu memeriksakan timbangan model entognya kepada petugas tera.

Wartawan YUS F. PURWASARI (PWI)

Masyarakat dapat mengadukan alat ukur, timbang, dan takar yang bermasalah atau tidak akurat kepada Pemda Kota Sukabumi melalui Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Kopdagrin). Nantinya laporan dari masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti oleh peugas kemetrologian untuk dijadikan bahan penyelidikan tindak pidana metrologi legal.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini ketika membahas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal. Metrologi legal, ujar Een, adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

“Perda Penyelenggaraan Metrologi Legal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesalahan pengukuran,” ujar Een kepada wartawan, Senin (18/2/2019).

Untuk menjamin akurasi alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya), alat-alat tersebut harus ditera atau diperiksa ulang oleh petugas khusus. Alat UTTP yang memenuhi syarat akurasi akan diberi tanda tera sebagai tanda lolos pengujian oleh pertugas tera.

Berdasarkan Perda 1/2018, semua alat UTTP wajib ditera. Alat yang masuk ke dalam kelompok tersebut antara lain alat ukur panjang (meteran), alat ukur berat (timbangan), takaran (literan yang dipakai pedagang beras), bejana ukur; tangki ukur; anak timbangan; pengukur kadar air; meter air; alat ukur gas; pengukur arus  massa; dan KWH meter.

“Jadi alat pengukur volume yang digunakan di SPBU juga termasuk alat UTTP yang harus ditera secara berkala untuk menjaga akurasinya,” kata Kabag Hukum.

Guna menjamin tegaknya perda tersebut, pemda juga mengangkat Pengawas Kemetrologian dari kalangan PNS yang diberi tanggung tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.

“Pengawasan UTTP dilakukan untuk memastikan penggunaan alat UTTP sesuai dengan ketentuan; kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan; dan adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti pada alat UTTP,” jelas dia.

Dalam melaksanakan tera atau tera ulang, lanjut dia, pemda mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengawasan; melakukan sosialisasi; menyediakan sarana dan prasarana; melakukan pendataan; dan/atau menyediakan Penera, Pengamat Tera, dan Pengawas Kemetrologian. “Jadi, masyarakat bisa melaporkan temuan alat ukur yang bermasalah seperti tidak memiliki tanda tera atau keterangan tera yang sah,” tutur Een. (*)