Penanggulangan Kemiskinan Libatkan Masyarakat dan Pelaku Usaha

oleh -
Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini.

Wartawan Iyus Firdaus PWI

Penanganan atau penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi harus melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan untuk menyusun strategi kebijakan dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Ketentuan ini tercantum pada Perda Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

“Perda ini sudah diumumkan pada Lembaran Daerah dan disosialisasikan ke masyarakat pada akhir bulan Desember lalu. Aturan-aturan yang ada di dalam perda ini mengikat seluruh warga Kota Sukabumi,” kata Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini ketika dihubungi wartawan, Sabtu (9/2/2019).

Adapun salah satu hak masyarakat dan dunia usaha terkait penanggulangan kemiskinan adalah mendapatkan kebenaran informasi tentang keadaan warga miskin yang ada disekitarnya. Masyarakat dan pelaku usaha, ujar dia, berkewajiban untuk turut serta dalam upaya pemenuhan hak dasar warga miskin dan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin dengan meningkatkan kepedulian sosial. 

Kewajiban dunia usaha, baik swasta maupun badan usaha milik daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau pemanfaatan program kemitraan dan bina lingkungan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan, kata Een. 

Di sisi lain melalui kebijakan yang dibuatnya, pemda wajib memenuhi hak dasar warga miskin seperti kesehatan, pendidikan, dan usaha sebagai sumber pendapatan. Untuk menjalankan kewajibannya itu, pemerintah mengumpulkan informasi yang akurat mengenai data warga miskin di daerah.

Dalam perda tersebut juga diatur hak dan kewajiban warga miskin. Intinya warga miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar seperti kecukupan pangan, sandang, dan papan; pelayanan kesehatan; pelayanan pendidikan; keterampilan berusaha, peluang pekerjaan, dan pengembangan usaha; pelayanan air bersih dan sanitasi yang baik; lingkungan hidup yang bersih dan sehat; perlindungan sosial dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari beberapa jenis program yaitu program berbasis keluarga yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup warga miskin. Selanjutnya program berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk  mengembangkan    potensi   dan   memperkuat   kapasitas  kelompok warga miskin    untuk terlibat dalam pembangunan  yang   didasarkan   pada     prinsip pemberdayaan  masyarakat.

“Kemudian program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan program lainnya yang baik secara langsung   ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin,” jelas Een.

Untuk melaksanakan program-program tersebut, Perda 9/2018 mengamanatkan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Wali Kota. Unsur TKPKD terdiri dari Pemerintah Daerah; masyarakat; dunia usaha; dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal-hal lain yang diatur dalam Perda Penanggulangan Kemiskinan antara lain strategi, pelayanan terpadu, verifikasi dan validasi data warga miskin, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan. “Dana untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berasal dari APBD, dan CSR, partisipasi masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat,” ujar Een. (*)