Prioritas Pembangunan Dana Kelurahan Ditentukan Musyawarah

oleh -
Olga Pragosta -Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kota Sukabumi

Wartawan YUS F. PURWASARI (PWI)

Prioritas pembangunan yang dibiayai oleh Dana Kelurahan (DK) ditentukan oleh musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan. Dalam musrenbang tersebut, pihak kelurahan harus melibatkan berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya perangkat dan organisasi di lingkungan kelurahan.

“Jadi penentuan anggaran ditentukan oleh musyawarah pembangunan, termasuk dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Kepala Bidang Anggaran pada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Sukabumi, Olga Pragosta, Kamis (7/2/2019).

Hal itu, ujar Olga, sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang merupakan pedoman dalam penggunaan dan pengelolaan DK.

“Berdasarkan Permendagri tersebut harus ada musyawarah terlebih dahulu  di tingkat kelurahan untuk menentukan program prioritas yang akan diusulkan,” ujar Olga.

Pembangunan sapras di kelurahan, lanjut dia, dibagi ke dalam 4 kegiatan  yaitu pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sapras lingkungan permukiman serta transportasi,  kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. 

Sedangkan pemberdayaan masyarakat dirinci ke dalam 6 kegiatan, mulai pengelolaan kegiatan pelayanan masyarakat, pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga kemasyarakatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

Besarnya DK untuk tiap kelurahan di Kota Sukabumi mencapai Rp352 juta yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) tambahan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sapras dan pemberdayaan masyarakat. Pencairannya dibagi mejadi 2 termin. 

“Pencairan dibagi menjadi semester I dan II. Batas waktu penyampaian laporan untuk kegiatan di semester 1 paling lambat minggu kedua bulan Juli. Nantinya laporan akan dilihat dan dicek hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk selanjutnya akan dikaji, apakah dana termin kedua bisa dicairkan atau tidak,” jelas dia.

Mekanisme penggunaan anggaran sepenuhnya dilakukan oleh kelurahan. Hal ini  berbeda dengan dana P2RW (Program Pemberdayaan RW) yang diserahkan ke RW masing-masing. Dalam sistem penggunaan DK, lurah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan camat selaku Pengguna Anggaran (PA). Untuk pengawasan, camat dan kepala daerah akan mengambil peran penting. Tidak tertutup kemungkinan, kata Olga, kepala daerah akan melibatkan Inspektorat untuk membantu pengawasan DK. (*)