Kades Caringin Kulon Targetkan Program PTSL Akhiri Sengketa Lahan

oleh -

Wartawan USEP MULYANA (Kowasi)

Kepala Desa Caringin Kulon, Alamsyah mentargetan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor ATR/BPN tahun ini dapat mengakhiri sebagai bentuk sengketa dan perselisihan tanah antarwarga. Target ini berdasarkan pertimbangan objektif, program PTSL dapat menjamin status hukum atas kepemilikan tanah warga.

“Setelah proses PTSL selesai, saya tidak ingin lagi mendengar ada perselisihan antarwarga hanya gara-gara berebut batas tanah. Segala bentuk sengketa tanah harus selesai dengan hadirnya program PTSL,” kata Alamsyah ditemui di kantornya Jalan Caringin Kulon, Desa Caringin Kulon, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Kamis (7/2/2019).

Alamsyah yakin targetnya itu dapat terwujud dan program PTSL akan membawa berkah tersendiri bagi pemerintah desa dan masyarakat karena data kepemilikan tanah menjadi jelas.  Hingga saat ini, ujar Alamsyah,  di desa yang dipimpinnya belum dapat ditentukan data yang pasti tentang kepemilikan tanah.

“Sudah menjadi rahasia umum, sebidang tanah bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang berdasarkan SPPT,” ujarnya.

Permasalahan seputar pertanahan terjadi karena dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya proses jual beli tanah tidak dicantumkan pada dokumen resmi. Terkadang, satu bidang tanah ditransaksikan dua hingga tiga kali oleh pemilik pertama sehingga bermunculan klaim kepemilikan atas tanah tersebut.  

“Dengan adanya program PTSL, nantinya setiap jengkal tanah akan terdaftar berikut nama pemiliknya yang sah,”  katanya.

Dalam waktu dekat ini, Pemdes Caringin Kulon akan mendaftarkan 5.000 bidang tanah ke BPN Kabupaten Sukabumi untuk diverifikasi. Namun di dalam Daftar Hak Kepemilikan Perorangan (DHKP) Desa Caringin Kulon, jumlah bidang tanah yang dimiliki warga hanya 1.740 bidang. Jadi ada bidang-bidang tanah yang harus dipecah berdasarkan nama dan identitas pemiliknya. 

“Untuk program PTSL ini besaran biaya yang ditarik dari pemilik tanah sebesar Rp150 ribu untuk pembuatan sertifikat,” tambah dia.

Biaya tersebut termasuk biaya resmi dan legal karena dipungut berdasarkan SKB Tiga Menteri dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018. (*)