Perda Terbaru, RSPD Menjadi Radio Suara Perintis

oleh -
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi menandatangani berita acara penetapan dua raperda menjadi perda diikuti Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri Setiawan Hamami, dan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman (paling kanan).

Wartawan YUS F. PURWASARI (PWI)

Setelah bertahun-tahun berjaya di udara, Radio Siaran Pemerintah Darah (RSPD) berganti nama menjadi Radio Suara Perintis (RSP) Kota Sukabumi. Pergantian nama itu segera dilakukan berdasarkan Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang ditetapkan bersama dengan Perda tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

Penetapan kedua perda tersebut dilakukan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Sukabumi, Rabu (6/2/2019). Naskah penetapan dua perda ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Sukabumi, Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi, dan Wakil Wali Kota Sukabumi H. Andri Setiawan Hamami.

“Pemberian nama Radio Suara Perintis ini ada sejarahnya. Dulu radio ini menyelenggarakan siaran pembangunan dan hiburan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi,” kata wali kota dalam pendapat akhir terhadap kedua raperda yang ditetapkan menjadi perda.

Walaupun sudah dikenal secara luas oleh masyarakat, ujar Fahmi, pergantian nama RSPD menjadi RSP tetap harus disosialisasikan agar segera diketahui oleh publik.

Mengenai Perda Pengelolaan Limbah Dimestik, wali kota mengatakan, terbuka peluang untuk membentuk perumda yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengolahan lombah. Sebelum sampai pada pembentukan perusahaan daerah tersebut, pemberlakuan perda difokuskan pada kewajiban memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) bagi perusahaan.

Sementara itu Ketua Pansus Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Raperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik, Olih Solihin menyampaikan, perizinan radio siaran termasuk radio milik pemerintah daerah dan radio swasta harus mengacu pada perda yang baru ditetapkan.

Karena RSPD telah memiliki Izin Siar Radio (ISR), untuk melanjutkan siaran dengan nama yang baru, RSP Kota Sukabumi harus melengkapi syarat-syarat seperti diatur oleh perda.

Adapun mengenai Perda tentang Pengelolaan Limbah Domestik, Olih memastikan di Kota Sukabumi akan didirikan perumda yang begerak di bidang pengelolaan air limbah. Nantinya setelah beroperasi, perumda tersebut berkewajiban melayani masyarakat untuk mengelola air limbah.

“Perusahaan daerah ini akan membantu tempat usaha seperti hotel dan restoran yang belum memiliki IPAL dalam pengolahan air limbah. Perumda ini juga berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari bahaya limbah domestik,” ujar Olih.

Anggaran untuk mendirikan perumda tersebut, lanjut dia, bisa diperoleh dari APBD atau bantuan dari pemerintah pusat. Dia yakin, kalau Pemkot Sukabumi telah mendirikan Perumda Pengelola Air Limbah, bantuan akan digelontorkan oleh pemerintah pusat.  “Intinya keberadaan Perda tentang Pengelolaan Limbah Domestik dan perusahaan daerah pengolah air limbah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami minta pemda segera mengumumkan perda ini di Lembaran Daerah dan mensosialisasikannya kepada masyarakat,” kata Olih. (*)